Part 2, Indonesia: Negara Otoritarian Baru?

By bahri 02 Jun 2020, 20:47:13 WIB Tokoh dan Politik
Part 2, Indonesia: Negara Otoritarian Baru?

Lanjutan Part 1

Gagal Reformasi, Lahir Otoritarian Baru ? 

Sebagian berpendapat 20 tahun usia reformasi belum menunjukkan hasil signikan. Pemberantasan korupsi belum menimbulkan efek jera, Jumlah pejabat pemerintah terkena kasus korupsi meningkat. Selain itu, pemberantasan korupsi masih tebang pilih hanya menjangkau menengah bawah. Sementara kelas kakap tak terjamah. Kenyataan ini ada korlesai, mengapa Indeks Persepsi Korupsi masih rendah, dari 35 ke 36. Bandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand.   
 
Fenomena lain, yang sangat menyolok, menguatnya oligharki ditengah proses pembangunan demokrasi. Oligharki telah tumbuh sejak masa Orde Baru. Pada era reformasi, kelompok oligarki berhasil menempatkan dirinya sebagai penentu arah kebijakan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Oligharki menjadi Bandar politik, bahkan sebagian parpol dalam kendali langsung kelompok oligharki. Peranan partai politik dan parlemen semakin lama menunjukkan gejala power less. Karena itu, sulit dibantah terhadap suara kritis, menilai pemilu yang tidak demokratis, tidak Jurdil mustahil adanya demokrasi berkualitas atau apa yang disebut quasi demokrasi, demokrasi palsu.  
 
Masih tesis Huntington, demokrasi yang masih ranum tidak menutup kemungkinan, ia bisa kembali ke otoritarian, sembagaimana sejarah politik Amerika Latin. Tesis Huntington juga menguatkan proposisi demokrasi pasca perang dingin. Misalnya, ia sebutkan Indonesia tidak memiliki peluang tumbuh menjadi sebuah negara demokrasi, karena nilai-nilai islam tidak mendukung demokrasi. Tesis Huntington dalam konteks peran agama (islam), selain lemah, juga bertolak belakang dengan sejarah perkembangan politik dan demokrasi Indonesia. Bukankah, sejak masa kolonial, Islam menjadi kekuatan anti kolonial, anti tesis terhadap otoritarian sepanjang sejarah, baik masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga masa era reformasi..  
 
Yang menarik dan perlu dicermati periode kedua pemerintahan Jokowi, menunjukkan gejala konsolidasi kekuasaan authoritarian dan melindungi kepentingan pemodal. Gejala authoritarian tersebut misalnya, bisa dilihat dari gejawal, pemberlakukan Undang-undang Darurat Sipil. Selain itu, ada 7 Paket Undang-Undang, antara lain : 1. Undang-Undang Tax Ammnesti (Pemutihan harta korupsi).2 Undang-Undang KPK (pengampunan koruptor BLBI), 3.Perpu No.1 Tahun 2010, kemudian disahkan Undang-Undang. 4.Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 5 RUU Omnibus Law. 6. RUU Pancasila untuk mengantisipasi dan kriminalisasi bagi gerakan anti pemerintah sebagai  anti Pancasila. 7. Peraturan Pemerintah No.17 tentang PNS dan Dosen. Pelemahan KPK Beberapa produk kebijakan, dalam bentuk Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah. Perpu penanggulangan Covid 19, ditenggarai membypass kewenangan DPR dalam hal budgeting dan fungsi kontrol.  
 
Paket Kebijakan Politik tersebut, dipandang sebagai upaya pemerintah membajak instrumen hukum (Peraturan Undang-Undangan) sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dan  menunjukkan beberapa kecenderungan. Antara lain mematikan fungsi parlemen, check and balaces. Seiring dengan upaya kosentrasi  kekuasan ditangan presiden. Lumpuhnya peran media massa sebagai pilar demokrasi. Kritik sosial diberangus dengan “mempolisiskan” para aktivis yang besura kritis, seperti Said Didu, penangkapan seorang dai, ustad Habib Bahar Smith.  Bahkan jauh sebelumnya “pembunuhan politis” terhadap Habib Rizieq Shihab menggunankan pasal karet. Pembungkaman suara kampus. Misalnya ancaman pembubaran diskusi dan bahkan ancaman nyawa menimpa Ni’matul Huda Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII). Dianggap sebagai tindakan makar oleh para pendukung kekuasaan. Dan masih banyak kasus lainnya, yang menimpa suarasuara kritis seputar pemenangan Pilpres 2019.  
 
Membaca tren prilaku pemerintahan Jokowi sukar dibantah, untuk tidak mengatakan, bahwa rezim Jokowi sedang menuju transisi pemerintah otoriter. Kesimpulan ini didukung oleh banyak alasan, sebagian sudah dikemukakan. Ini menguatkan proposisi Huntington, strategi demokratisasi di Indonesia, bisa dinilai pelemahan atau bahkan dinilai gagal. Dimana kekuatan reformasi akhirnya kalah atau dikalahkan. Faktanya, gerbong reformasi diisi oleh penumpang gelab dan agenda kepentingan terselubung. Yaitu, kepentingan para kekuatan modal (konglomerat hitam), para 9 Naga, elit-elit aparat kemanan stok lama, nyusup dalam lingkaran kekuasaan. Mereka, sangat anti demokrasi dan reformasi. Para elit partai atau para politisi, aktivis politik opurtunis semula penggerak reformasi, kemudian jadi penjahat politik.  
 
Karena itu, tren otoritarian sukar dielakkan, political trust rezim Jokowi semakin merosot akibat kegagalan ekonomi, pemberantasan korupsi dan melindungi kesejahtreraan rakyat. Hegemoni para oligarki turut mempertahankan kekuasaan dan kepentingan sumber ekonomi. Ditambah, ketergantungan hutang pada Cina. Sisi ini mengulangi ciri kekuasaan Orba, yaitu orientasi dan kebijakan rezim Jokowi melindungi kepentingan investor negara Cina tak terelakkan. Meskipun harus mengalahkan kepentingan rakyat dan kedaulatan NKRI. Serta membunuh benih-benih demokrasi.
 
Bagian akhir tulisan ini, menjadi kegelisahan para kaum reformis di negeri ini sebagai kelompok minoritas dalam percaturan politik, mengingatkan kita pada tesis Levitsky & Ziblatt (2019), How Democracies Die, bagaimana demokrasi mati justru dilakukan oleh rezim sipil pemenang Pemilu. (Habis)

Baca Lainnya :

)* Penulis adalah Akademisi dan aktivis Masyumi Reborn




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment